Foto Suasana bangunan reklamasi Teluk Jakarta yang sudah disegel karena tak memiliki izin mendirikan bangunan IMB di Pulau D, hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Jumat 8/6. CNBC Indonesia/Muhammad Sabki Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengembang kesulitan untuk membangun rumah baru untuk tahun 2022 mendatang. Pasalnya, hingga kini belum ada Persetujuan Bangunan Gedung PBG sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan IMB. Alhasil, tahun 2022 terancam tanpa pembangunan rumah baru."Sementara ini kan vakum. Kalau saya ditanya prediksi economic outlook property tahun 2022 ya bingung. Gimana mau jualan?" Kata Ketua Real Estate Indonesia REI Totok Lusida kepada CNBC Indonesia, Rabu 22/12/21.Saat ini pembangunan rumah atau properti memang masih berjalan, namun itu merupakan hasil dari izin yang keluar sejak zaman IMB. Itu pun jumlah pembangunannya tergolong sedikit. Adapun setelah pemerintah mengubah ketentuan IMB ke PBG beberapa bulan lalu, maka belum ada izin lagi yang keluar. "Karena nunggu. Pembangunan yang jalan ini in progress dari sebelumnya. Yang baru nggak ada," kata terhambatnya PBG maka relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPNDTP untuk sektor properti menjadi tidak maksimal. Inden properti pun bisa terjadi akibat terlambatnya birokrasi"Besok saya ada zoom dengan Direktorat Jenderal Pajak Pusat ini gimana realisasi PPN DTP terhambat karena adanya penundaan PBG," ujar Buah Hasil UU Cipta KerjaPresiden Jokowi resmi menghapus ketentuan soal Izin Mendirikan Bangunan IMB. Sebagai gantinya ada ketentuan soal persetujuan bangunan gedung PBG yang fokus pada mengatur soal klasifikasi hingga standar teknis ini diatur dalam Peraturan Pemerintah PP No 16 tahun 2021 tentang PP UU No 28 tahun 2002 tantang bangunan Pasal 1 pada poin 17 disebutkan bahwa "Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung"Dengan berlakunya PP ini yang merupakan penjelasan dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45321, dicabut dan dinyatakan tidak PP 36 tahun 2005, memang sempat mengatur soal IMB, pada pasal 14.1 Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung.2 Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung.3 Pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan terbaru ini mengatur soal fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; Standar Teknis; proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung; sanksi administratif; peran Masyarakat; dan pembinaan. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Bos Properti Ngeluh, IMB Dihapus Malah Runyam Bin Pusing! hoi/hoi

BerandaKlinikBisnisREITsBisnisREITsBisnisSelasa, 28 September 2010Saya memiliki beberapa pertanyaan berkaitan dengan penerbitan REITs atau Dana Investasi Real Estate di Indonesia. 1. Apakah peraturan mengenai DIRE KIK yang dikeluarkan Bapepam-LK beberapa waktu yang lalu sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum penerbitan REITs di Indonesia? 2. Apakah bentuk KIK yang diterapkan pada DIRE sudah tepat mengingat pada dasarnya REITs itu memiliki konsep yang berbeda dengan reksadana? 3. Apakah DIRE KIK menggunakan mekanisme transaksi yang sama dengan Reksadana? Lalu apakah mekanisme tersebut telah memberikan perlindungan yang cukup kepada investor? Terima kasih atas perhatian dan Mengenai Real Estate Investment Trust REITs atau di Indonesia disebut Dana Investasi Real Estate “DIRE”, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan “Bapepam-LK” telah mengeluarkan beberapa peraturan1 Peraturan No tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif2 Peraturan No tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dana Investasi Real Estate3 Peraturan No tentang Pedoman Bagi Manager Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estate4 Peraturan No tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real EstateJadi, sebenarnya sudah cukup banyak peraturan Bapepam-LK yang mengatur mengenai DIRE ini. Akan tetapi, sampai sekarang September 2010 belum ada perusahaan yang menerbitkan produk investasi berbentuk DIRE di Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan belum adanya insentif perpajakan untuk investor dan DIRE tersebut. Padahal, dalam sejarahnya di negara-negara lain seperti misalnya Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Jepang, dan Singapura, DIRE mendapatkan perlakuan khusus perpajakan. Beberapa negara malah membebaskan pajak penghasilan untuk instrumen Kontrak Investasi Kolektiof “KIK” tidak hanya dipakai untuk reksadana. Instrumen Efek Beragun Aset “EBA” juga menggunakan KIK, yaitu yang disebut sebagai KIK-EBA Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset. Jadi, tidak hanya reksadana saja yang bisa menggunakan bentuk Pada dasarnya, mekanisme transaksi pada reksadana dan DIRE hampir sama. Ada manajer investasi yang mengelola dana, dan keuntungan yang dibagikan pada investornya. Yang membedakan adalah underlying asset-nya. Pada DIRE, underlying asset-nya adalah properti. Dana investor yang telah dikumpulkan oleh perusahaan investasi akan diinvestasikan ke bentuk aset properti baik secara langsung seperti membeli gedung maupun tidak langsung dengan membeli saham/obligasi perusahaan properti Selanjutnya tentang DIRE dapat Anda baca dalam artikel-artikel berikut- REITS, Sebuah Peluang Bagi yang Gesit- Bapepam-LK Terbitkan 4 Peraturan tentang REITs- REITs, Wahana Investasi yang Terbentur Masalah Pajak Demikian penjelasan kami, semoga

Foto Suasana proyek pembangunan perumahan di Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu CNBC Indonesia/Tri Susilo Beberapa pelaku usaha di sektor properti yang saya temui, khususnya yang bergerak di sektor perumahan, pada umumnya mengatakan bahwa mereka akan cenderung wait and see dalam menyikapi bisnis perumahan di 2023. Tentu banyak pertimbangan yang melatarbelakanginya. Mulai dari pertimbangan kinerja sektor perumahan saat ini hingga situasi menjelang politik 2024 yang diperkirakan mulai "hangat" di 2023. Namun demikian, pada umumnya mereka sepakat bahwa bisnis perumahan di 2023 memiliki prospek untuk tetap tumbuh positif, meskipun pada level yang cenderung moderat. Salah satu faktor yang mendasari pertumbuhan bisnis perumahan di 2023 tersebut adalah kinerja selama 2022 yang juga cenderung moderat. Dikatakan moderat karena meskipun pertumbuhan sektoral PDB-nya relatif rendah, pertumbuhan pembiayaan terkait dengan properti relatif Kinerja Sektor Perumahan 2022Selama tahun 2022, kinerja sektor properti property beyond sebagaimana tercermin dari pertumbuhan sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif namun levelnya masih di bawah pertumbuhan sebelum krisis pandemi Covid-19. Sampai dengan sembulan bulan pertama 2022, sektor konstruksi dan real estate masing-masing tumbuh lebih rendah dibanding tahun menarik adalah sektor real estate memperlihatkan daya tahannya resilience karena meskipun terjadi krisis pandemi masih mengalami pertumbuhan positif. Namun demikian, tampaknya memang yang menjadi pendukung dibalik pertumbuhan positif sektor real estate tersebut adalah aktivitas jual beli aset properti yang dapat diduga terjadi karena untuk kebutuhan cash flow pemilik untuk menghadapi masa sulit selama pandemi itu, kredit properti selama 2022 juga tumbuh positif di level relatif tinggi, di atas 12% year on year, yoy. Pertumbuhan kredit properti yang tinggi terjadi pada properti rumah tapak maupun properti apartemen. Namun demikian, pertumbuhan yang tinggi tersebut tidak berasal dari kredit pemilikan rumah KPR dan kredit pemilikan apartemen KPA.Pertumbuhan KPR dan KPA relatif moderat masing-masing sebesar 7,57% yoy dan 10,80% yoy pada September 2022 masih di bawah pertumbuhan kredit perbankan secara nasional yang tumbuh 11% yoy. Tingginya pertumbuhan kredit properti tersebut terutama didorong oleh segmen kredit konsumsi beragun rumah tapak yang tumbuh 36,41% yoy. Tingginya kredit konsumsi beragun rumah tapak ini memperlihatkan bahwa masih banyak rumah tangga yang membutuhkan cash flow dari perbankan baik untuk konsumsi dan mungkin modal kerja dengan mengagunkan properti kinerja positif di kredit properti tersebut belum diikuti oleh kredit konstruksi perumahan. Kredit konstruksi perumahan masih berada dalam zona kontraksi, tumbuh -0,85% yoy pada Oktober 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa pembiayaan konstruksi untuk perumahan baru melalui perbankan praktis tidak ada. Kinerja ini seolah mengkonfirmasi hasil survei Bank Indonesia BI pada kuartal III-2022 lalu yang menyebutkan bahwa pengembang developer yang menggunakan perbankan tinggal 15,89%, terendah setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Para pengembang lebih memilih menggunakan dana internal sebagai sumber pembiayaan konstruksi 2021, BI dan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan. BI mengeluarkan kebijakan pelonggaran rasio loan to value LTV/financing to value FTV untuk kredit/pembiayaan properti menjadi 100%. Sedangkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP hingga 100% untuk pembelian rumah pertama di 2021 dan 50% untuk pembelian rumah pertama di 2022 sampai dengan September. Kebijakan insentif tersebut terbukti cukup efektif mendorong kinerja sektor kuartal II-2021 hingga kuartal I-2022, sektor konstruksi tumbuh 3,8% - 4,8% yoy setelah sebelumnya terkontraksi selama 2020. Sektor real estate juga tumbuh positif 2,8% - 3,9% yoy selama periode kuartal II-2021 hingga kuartal I-2022. Namun demikian, sejak kuartal II-2022 kinerja sektor properti mulai mengalami perlambatan. Terakhir, pada kuartal III-2022, baik sektor konstruksi dan sektor real estate hanya tumbuh sebesar 0,63% yoy lihat Gambar 1.Foto Pertumbuhan PDB, Konsumsi RT Perumahan, Investasi Bangunan, Konstruksi dan Real Estate %, Yoy Sumber BPS, diolahPerkiraan saya, kinerja pada kuartal III-2022 inilah yang menyebabkan para pelaku usaha di sektor properti lebih memilih wait and see dalam menyikapi prospek bisnis perumahan di 2023. Para pelaku usaha tampaknya melihat bahwa pertumbuhan positif sektor properti selama 2021-2022 belum sepenuhnya ditopang oleh daya beli dan konsumsi rumah tangga yang juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga RT untuk perumahan masih relatif rendah dan pada kuartal III-2022 turun menjadi 2,30% yoy. Pertumbuhan positif sektor properti selama 2021-2022 diperkirakan konsumen membeli rumah antara lain karena didorong untuk memanfaatkan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah dan itu, di 2023 ini insentif pemerintah berupa PPN DTP tersebut sudah tidak ada lagi sehingga dikhawatirkan akan menurunkan minat konsumen membeli rumah. Terlebih, sebagai akibat kebijakan kenaikan harga BBM pada September 2022, harga-harga bahan bangunan saat ini juga mengalami kenaikan sehingga turut mendorong kenaikan harga rumah, meskipun kenaikannya masih apakah prospek bisnis dan pembiayaan perumahan di 2023 sejalan dengan sikap wait and see dari para pelaku bisnis properti tersebut? Ataukah justru di 2023 akan menjadi titik pemulihan turn around bisnis properti yang sesungguhnya?Potensi Bisnis Perumahan 2023Saya melihat tahun 2023 memiliki bagi potensi sektor properti untuk tumbuh lebih baik dibanding 2022, sekalipun tentunya masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dicermati. Kenapa demikian?Pertama, tekanan inflasi diperkirakan sudah mulai mereda di 2023, baik inflasi global maupun domestik. Inflasi di Amerika Serikat AS mulai terkendali, yaitu dari 9,1% yoy pada Juni 2022 menjadi 7,1% yoy pada November 2022. Pascakebijakan kenaikan harga BBM awal September 2022, inflasi kita juga mulai mengarah pada level yang sesuai stance kebijakan BI, 3% ±1%. Pada November 2022, inflasi Indonesia sebesar 5,42% yoy turun dibanding posisi September 2022 sebesar 5,95% yoy. Penurunan inflasi tersebut berpotensi menahan kenaikan suku bunga acuan policy rate dan perbankan ke level yang lebih kondusif, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha faktanya bahwa kebutuhan perumahan baru saat ini masih sangat tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, saat ini masih terdapat sekitar 12,71 juta backlog perumahan, di mana sekitar 47%-nya didominasi oleh kawula muda. Setiap tahun terdapat sekitar 700 hingga 800 ribu tambahan keluarga baru yang tentunya membutuhkan rumah, baik dengan cara sewa maupun beli. Dengan kata lain, potensi demand terhadap perumahan masih besar, tergantung pada daya beli untuk merealisasikan demand beli antara lain dipengaruhi oleh level inflasi dan pendapatan rumah tangga. Perkiraan inflasi mengarah pada level yang moderat, di mana proyeksi BI berada di level 3% ±1% di 2023. Pendapatan rumah tangga juga berpotensi membaik di 2023 seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih cukup tinggi, proyeksi BI berada di level 4,5 - 5,3% di 2023. Maka, sektor perumahan pada 2023 memiliki peluang untuk tumbuh lebih baik dibanding kinerja korporasi sektor properti juga mulai mengalami perbaikan. Hal tersebut tercermin dari indikator keuangan listed company yang bergerak di sektor properti dan real estate yang mulai membaik selama 2022. Membaiknya indikator keuangan tersebut antara lain tercermin dari posisi likuiditas current ratio, posisi solvabilitas debt to equity ratio, maupun kinerja profitabilitas return on assets lihat Gambar 2. Membaiknya kondisi keuangan korporasi dan real estate tersebut akan meningkatkan ruang bagi pembiayaan dari sumber internal serta untuk melengkapi pembiayaan dari sumber eksternal perbankan dan pasar modal.Keempat, sekalipun insentif pajak berupa PPN DTP sudah tidak diberikan lagi oleh pemerintah namun pemerintah masih melanjutkan untuk memberikan stimulus fiskal bagi sektor perumahan khususnya untuk pengadaan rumah bersubsidi. Pada 2023, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan menambah jumlah anggaran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP menjadi Rp23 triliun, meningkat dibanding 2022 yang sebesar Rp19 Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Korporasi Properti & Real Estate Sumber BI, diolahTantangan Sektor Perumahan 2023Di tengah prospek yang lebih positif tersebut, tentunya juga menyisakan sejumlah potensi risiko dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor harga lahan semakin tinggi karena belum diatur oleh institusi seperti Bank Tanah land bank. Dalam konteks ini, mempercepat implementasi Bank Tanah menjadi penting untuk memastikan ketersediaan lahan. Pemerintah telah menjadikan program perumahan sebagai program amanat dari UU Cipta Kerja, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 9 Tahun 2021 mengenai pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan BP3 yang bertujuan untuk memastikan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah MBR bisa memiliki hunian yang layak. Selain Bank Tanah, percepatan implementasi BP3 ini juga penting untuk melakukan monitoring keterhunian dan kenaikan harga rumah terutama rumah nonsubsidi karena terdorong oleh tingginya harga lahan dan inflasi harga bahan bangunan. Kenaikan harga rumah nonsubsidi juga didorong oleh pembelian rumah untuk satu sisi, kenaikan harga rumah tersebut positif sebagai sinyal bahwa kegiatan usaha properti bergairah. Namun, di sisi lain, kenaikan harga rumah tersebut juga dapat menimbulkan dampak penularan contagion berupa kenaikan harga perumahan strata bawah bagi MBR. Bila hal ini tidak dikendalikan maka berpotensi menghambat program percepatan kepemilikan rumah bagi MBR. Ketiga, jumlah pengembang masih terbatas dan banyak pengembang yang mengalami keterbatasan modal. Pandemi Covid-19 menyebabkan cukup banyak pelaku usaha properti yang "turun peringkat" menjadi tidak bankable karena persoalan kredit membutuhkan relaksasi. Relaksasi restrukturisasi kredit telah diperpanjang oleh OJK hingga Maret 2024. Namun, baru diperuntukkan bagi sektor UMKM, penyediaan makan dan minum serta tekstil dan industri tekstil. Perpanjangan ini belum mencakup sektor perumahan. Relaksasi bagi sektor perumahan penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan. miq/miq

peraturan real estate indonesia